Buat Konten Prank ke Kepolisian, Pakar Hukum UNAIR: Tindakan Tidak Menghormati Fungsi Hukum

SURABAYA – Konten prank laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan menghebohkan masyarakat. Menanggapi hal itu, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Brahma Astagiri SH MH memberikan tanggapan, Senin (10/10/2022).

Brahma menyebutkan bahwa tindakan prank tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang tidak menghormati fungsi hukum. Terutama fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Fungsi hukum, katanya, adalah sarana dalam mewujudkan keadilan.

Baca juga: HRLS UNAIR Bedah Jalan Terjal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

“Oleh negara, pintu gerbang penegakan hukum pidana itu diletakkan pada institusi Polri. Nah, kok,  dibuat mainan seperti konten prank ini, seolah-olah tidak menghargai sama sekali fungsi kepolisian sebagai fasilitas yang telah disediakan oleh negara, ” terangnya

Dapat Dipidana

Baca juga: Alumnus FH UNAIR: PBB Masih Menjadi Sarana Terbaik untuk Resolusi Perdamaian

Selanjutnya, Brahma menjelaskan tentang Pasal 220 KUHP yang dikatakan dapat menjadi pasal persangkaan tindakan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Pasal 220 KUHP berbunyi “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Brahma memaparkan bahwa secara formal laporan KDRT yang dilakukan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan belum diproses. Sehingga kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan tentang urgensi perlunya membawa tindakan prank laporan Baim Wong dan Paula Verhoeven ini menjadi tindak pidana. 

Baca juga: Sri Mulyani Buru Pajak Crazy Rich Indonesia, Pakar Hukum UNAIR: Sasaran Empuk

Akan tetapi, Brahma menilai bahwa prank laporan terhadap fasilitas publik seperti kepolisian ini harus ditindaklanjuti. “Bahkan jika di Eropa yaitu England dan Wales, tindakan semacam ini minimal bisa dikategorikan sebagai anti social behaviour offense atau ASBO karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak menghargai kepolisian sebagai fasilitas pelayanan publik yang disediakan negara, ” jelasnya.

Baca juga: Jurusan Sosiologi UB Kupas Tuntas Masalah Ketidakadilan di Papua dan HIV di Aceh

Unsur-Unsur Pasal 220 KUHP

Brahma menilai, meskipun Baim Wong dan Paula Verhoeven telah melakukan klarifikasi dan takedown konten prank terhadap kepolisian, kepolisian tetap memiliki wewenang penyelidikan. Adapun unsur-unsur Pasal 220 KUHP yaitu adanya tersangka, melakukan perbuatan memberitahukan tindak pidana, tindak pidana yang diadukan tidak dilakukan atau tidak terjadi, dan sanksi paling lama satu tahun empat bulan.

Baca juga: Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara

Akan tetapi, Brahma juga menjelaskan bahwa klarifikasi dan takedown konten prank terhadap kepolisian yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven dapat menjadi alasan peringanan pemidanaan. “Namun sekali lagi apakah perlu diproses pidana atau tidak (tindakan Baim Wong dan Paula Verhoeven ini, Red), tergantung pendekatan aparat kepolisian, ” jelasnya. (*)

Penulis : Tristania Faisa Adam

Editor : Binti Q Masruroh